HWOARANGNEWS.ID | Pemerintah Kabupaten Subang menggelar Rapat Koordinasi Daerah Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Subang Tahun 2023 dengan tema Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi Menuju Subang Jawara di GOR Gotong Royong, Selasa (31/1).
Pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forkopimda serta tindaklanjut dari Rakornas Forkopimda tahun 2023 pada 17 Januari 2023 yang dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo.
Acara dihadiri oleh 959 undangan terdiri dari jajaran Forkopimda Kabupaten Subang, para Asisten Daerah, Staf Ahli, Perangkat Daerah, instansi vertikal, pimpinan BUMD dan BJB Cabang Subang, pimpinan vertikal hingga kepala desa se-Kabupaten Subang yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Subang dan dukungan dari BJB Cabang Subang.
Dalam sambutannya, Bupati Subang H. Ruhimat mengucapkan apresiasinya kepada para camat, para kepala desa, para kepala puskesmas, tenaga kesehatan, aparat TNI dan Polri serta seluruh masyarakat yang telah membantu melakukan gerakan vaksinasi sehingga Kabupaten Subang mampu mengendalikan pandemi Covid-19.
Ia juga menyampaikan bahwa kebersamaan dan semangat gotong royong selama pandemi mulai menunjukan hasil. Sesuai data BPS menunjukan tren yang membaik yaitu laju perekonomian mengalami peningkatan sebanyak 3,15 persen dan angka penduduk miskin menurun hingga 9,75 persen.
Selain itu, ia menginstruksikan kepada Kepala DKUPP untuk selalu memantau harga kebutuhan pokok dan berkoordinasi dengan Bulog untuk ketersediaan cadangan bahan pokok, para kades untuk melakukan ketahanan pangan dengan penggunaan dana desa yang tepat guna dan tepat sasaran serta optimalkan gerakan sapapait samamanis.
Ia juga menyampaikan terkait isu stunting di Kabupaten Subang yang berhasil menurun angka revelensi sebanyak 15,7 persen lebih rendah dari angka revelensi provinsi 20,02 persen sehingga menempatkan Kabupaten Subang di urutan 5 terbaik capaian revelensi stunting dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Menutup sambutannya, Bupati Subang sampaikan dua kabar baik yaitu Subang berhasil menduduki peringkat 34 sebagai kabupaten inovatif se-Indonesia atau peringkat 5 se-Jawa Barat. Selain itu, terdapat 50 desa di Kabupaten Subang terklasifikasi mandiri sesuai dengan keputusan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan Kapolres Subang AKBP Sumarni mengenai strategi menjaga stabilitas kamtibmas menjelang pemilu serentak 2024 di Kabupaten Subang serta hal yang telah dilakukan oleh Polres Subang untuk membantu pemerintah dalam mengendalikan inflasi daerah.
Selain itu, Dandim 0605 Subang Letkol Inf Bambang Raditya memaparkan mengenai peran Kodim 0605 Subang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi daerah khususnya di Kabupaten Subang.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Subang juga menyampaikan beberapa hal yang telah dilakukannya dalam pengendalian inflasi daerah dan penguatan pertumbuhan ekonomi.
Kepala BPS Subang M. Solihin juga menyampaikan mengenai pentingnya pengendalian inflasi untuk memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat serta penyebabnya.
Kepala Cabang Bulog Subang Yudha Ajiprabawa juga memaparkan tentang peran perum Bulog Cabang Subang dalam menjaga ketahanan pangan.
Mengakhiri Rakorda, Bupati Subang H. Ruhimat menyampaikan sembilan arahan untuk pengendalian inflasi dan penguatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Subang seperti memantau harga kebutuhan pokok, penyiapan infrastruktur dan regulasi menyambut industrialisasi serta alokasikan dana desa dengan tepat sasaran.
Selain itu, untuk lakukan identifikasi potensi stunting, mengoptimalkan program sapapait samamanis untuk menekan angka kemiskinan, lakukan gerakan Kotak Amal Untuk Stunting Menuju Generasi Sehat (KAUS MERAH), menjaga stabilitas dan konduktifitas menjelang pemilu 2024 serta untuk terus tingkatkan ekosistem dan budaya inovasi.
"Saya minta teman-teman Babinsa dan Bimaspol dukung terus para kades untuk kegiatan ini. Saya akan siapkan bagi desa yang mampu menjalankan 9 program ini akan mendapatkan apresiasi. Penilaian akan dilakukan 6 bulan kedepan mulai dari hari ini," tutupnya.(*)
